Subsidi Kuota Gratis ,Kemendikbud Dianggap Tidak Proporsional

Jakarta, metro kota news
Pembagian subsidi kuota gratis yang tidak seimbang antara kuota belajar dan kuota umum masih diperdebatkan. Sebab, kuota umum hanya diberikan sebesar 5 GB, sedangkan sisanya untuk kuota belajar. Padahal, keperluan setiap jenjang pendidikan berbeda-beda.

Untuk informasi, paket kuota internet untuk peserta didik PAUD mendapatkan 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.

Sementara itu, paket kuota internet untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Paket kuota internet untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar.

Mengenai hal itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengkhawatirkan bahwa program subsidi ini akan berakhir sama dengan Kartu Pra Kerja atau penggunannnya tidak tepat sasaran.

Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengkhawatirkan bahwa program subsidi ini akan berakhir sama dengan Kartu Pra Kerja atau penggunannnya tidak tepat sasaran.

Seperti diketahui, program Kartu Pra Kerja sendiri awalnya dikhususkan untuk para pencari kerja atau yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun implementasinya, mereka yang sudah bekerja justru tetap mendapatkannya.

“Kejadiannya kayak kasus Kartu Pra Kerja itu, jadi kuota ngga dipakai, kalau kuota ngga dipake dan negara sudah beli ke provider swasta, namanya buang-buang uang rakyat. Harusnya apbn dikembalikan untuk kualitas hidup rakyat, tapi diberikan ke provider swasta, lalu ngga dipake dan dikalkulasi itu ngga kepake, jadi hanya menguntungkan sektor swasta tertentu,” ungkapnya .

Untuk itu, daripada pembagian tidak proporsional, sebaiknya kuota tersebut diseimbangkan. Hal ini kemungkinan besar diterima oleh semua pihak. “Saya pikir 50 persen cukup lah, misalnya 50 GB, 25 GB (kuota belajar), 25 GB (kuota umum),” tegasnya.\

Hal ini harus segera diperhatikan oleh Kemendikbud, sebab berdasarkan hasil survei Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), menunjukkan bahwa berdasarkan pengalaman pembelajaran, untuk kuota siswa, hanya 21,7 persen responden yang mengaku cukup dengan kuota umum 5 GB. Selebihnya beranggapan kuota tersebut kurang karena biasanya kuota yang digunakan lebih dari 5 GB untuk mengakses segala jenis aplikasi.

Sementara untuk kuota guru persentasenya lebih kecil lagi, hanya 15 persen guru yang menyatakan cukup dengan Kuota Umum 5 GB. Kemudian, 85 persen menyatakan tidak cukup. (jp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Sharing informasi ini.